PPDPP Konsultasi dan Koordinasi Bersama Lemsaneg Guna Memperkuat Sistem Keamanan e-FLPP

Rabu, (31/8) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) mengadakan pertemuan dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk menindaklanjuti pertemuan yang sudah dilakukan sebelumnya guna mendiskusikan dan survei terkait infrastruktur pendukung sistem e-FLPP di RR 1  Gedung Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Direktur Operasi PPDPP, Nostra Tarigan dan Direktur Layanan PPDPP, DT Saraswati didampingi oleh staf masing-masing Direktur. Sedangkan tim dari Lemsaneg sendiri hadir dipimpin langsung oleh Anton Setiawan, Kepala Bidang Perangkat Lunak, Deputi Pengkajian Lembaga Sandi Negara  yang sekaligus menjabat Ketua Program Otorisasi Sertifikasi Digital.

Anton Setiawan dalam kesempatan yang sama mengutarakan bahwa implementasi sertifikat digital ini dapat mendukung Peraturan Pemerintah mengenai pedoman pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi XIII yang ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2016 lalu, sehingga sudah seharusnya diprioritaskan di Lemsaneg demi menunjang pelaksanaannya.

Ke depan, PPDPP berencana akan membubuhkan tanda tangan elektronik pada sistem e-FLPP untuk otentifikasi dari pejabat berwenang dengan transparan, namun secara hukum dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan.  Gagasan tanda tangan elektronik ini dapat diakui secara hukum mengacu pada UU ITE Pasal 1 : 12 dan PP PSTE Pasal 1 : 9 perihal tanda tangan elektronik terkait dengan informasi elektronik lainnya yang dapat digunakan sebagai alat verivikasi dan otentifikasi.

Dalam pelaksanaan nantinya, Direktur Operasi sebagai pihak pengelola teknologi informasi dapat memantau bagaimana  otientifikasi dokumen dari Bank Pelaksana, dan Direktur Layanan berfungsi sebagai pelaksana harian sistem tersebut. Sehingga diharapkan e-FLPP dapat menjadi infrastruktur publik yang menggunakan otoritas sertifikat elektronik yang dapat menjamin otientifikasi dan validitas proses dari dokumen yang diajukan oleh bank pelaksana.  Dengan begitu e-FLPP masih menjadi sistem terbuka yang dapat diakses oleh semua orang dalam memantau proses FLPP, namun keamanan validitas data tetap dalam kewenangan PPDPP dan tidak dapat dimanipulasi oleh publik.

Apabila seandainya ada pihak yang berniat mensabotase data e-FLPP, maka sistem ini akan dapat segera memberikan peringatan kepada PPDPP  bahwa dokumen dan data yang disabotase tersebut sudah tidak valid. Dengan begitu Lemsaneg dapat menjamin tidak ada sembarang pihak yang dapat mengakses dan merubah data pada sistem tersebut, terkecuali atas izin dari pihak PPDPP.

Dengan rancangan sistem ini, PPDPP dapat tetap memberikan pelayanan yang cepat namun aman kepada Bank Pelaksana dalam menyalurkan KPR FLPP kepada MBR demi mendukung suksesesi Program Sejuta Rumah dari pemerintah.

Sistem  e-FLPP adalah bagian dari sistem informasi manajemen PPDPP, dimana sistem ini dibangun untuk mempermudah alur proses permohonan pencairan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari Bank Pelaksana. Sistem ini sudah diluncurkan pada tanggal 3 Agustus lalu oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

Sistem e-FLPP ini tidak terlepas dari adanya keinginan yang besar dari PPDPP dalam meningkatkan pelayanan. Penerapan sistem ini akan menghindari adanya human error dalam pengujian data calon debitur yang telah disampaikan oleh Bank Pelaksana, tertib administrasi, maupun penyalahgunaan data. Hal ini sesuai dengan pelaksanaan quick wins Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dioperasionalisasikan oleh PPDPP.