PPDPP Laksanakan Peningkatan Kapasitas Pegawai Terkait Kegiatan Pengawasan

Dalam rangka mendapatkan kesamaan pemahaman mengenai arti yang penting dan berbagai  hal seputar kegiatan pengawasan, serta proses pengadaan barang/ jasa yang sesuai dengan  Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) melalui Satuan Pengawasan Intern (SPI) mengadakan Peningkatan Kapasitas Pegawai di lingkungan BLU PPDPP terkait kegiatan pengawasan dengan baik,  pada hari Kamis – Sabtu  (19 – 21  November 2020) di G.H Universal Hotel, Bandung.

Adapun di kegiatan tersebut yang hadir Atik Niene Nierani selaku Direktur Umum dan Hukum; Christ Robert Marbun selaku Direktur Layanan; Arief Rahman Hakim selaku Direktur Keuangan; yang didampingi Kepala Divisi Verifikasi, Kepala Divisi Akuntansi, Kepala Divisi Pemasaran, Kepala Divisi Database, Kepala Divisi Rumah Tangga dan Aset dan Kepala Divisi Hukum, serta perwakilan Pegawai dari Unit Kerja di BLU PPDPP.

Pertemuan tersebut dibuka oleh Christ Robert Marbun dengan memberikan arahan sambutan dari Direktur Utama PPDPP, Arif Sabarrudin dengan menyampaikan  Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018  tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pasal 2 (1) dinyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/ pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/ walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Aspek penting dalam menyelenggarakan pengendalian atas kegiatan pemerintahan adalah adanya kegiatan pengawasan internal yang efektif. Untuk mewujudkan kegiatan pengawasan  internal yang efektif, diperlukan adanya kesamaan pemahaman dari seluruh jajaran pemangku kepentingan organisasi mengenai arti penting dan manfaat dari kegiatan pengawasan, sehingga aparat pengawasan internal yang dapat memberikan masukan dan rekomendasi konstruktif dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu titik kelemahan yang kerap menjadi temuan dalam kegiatan pengawasan di lingkungan Kementerian/ Lembaga (termasuk BLU) adalah pada bidang  pengadaan barang/ jasa. Oleh karena itu seluruh Pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang/ jasa perlu dibekali dengan pemahaman yang baik terhadap ketentuan pengadaan barang jasa pemerintah yang berlaku pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Tujuan kegiatan tersebut diharapkan seluruh jajaran Direksi dan Pegawai PPDPP dapat memahami arti penting pengawasan dan peran SPI pada BLU PPDPP, sehingga akan menghasilkan sinergi yang positif dalam upaya mencapai tujuan organisasi, dan pihak-pihak yang terkait dengan pengadaan barang/ jasa dapat mengupdate perkembangan ketentuan pengadaan barang/ jasa terbaru sehingga pengadaan barang/jasa di PPDPP dapat terlaksana secara efisien, efektif dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tampil sebagai Narasumber, Mohammad Ikhsan SH selaku Tim Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR menyampaikan materi pertamanya terkait Overview Kegiatan Pengawasan. Selain itu, dalam rangkaian kegiatan tersebut SPI PPDPP juga turut menghadirkan narasumber lainnya Tri Warso Mulyono, Octo Army dan Seno Haryo Wibowo selaku Analis Kebijakan Muda di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum. Kegiatan ini dimoderatori oleh Siska Purnianti, Kepala Divisi Hukum.

Mohammad Ikhsan dalam paparannya menyampaikan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diatur dalam PP No 60 Tahun 2008. Tujuan unit organisasi harus dengan taat terhadap aturan yang efektif, efisein dan ekonomis. Di dalam hal tersebut ada 9 (Sembilan) strategi Pencegahan Fraud PBJ di lingkungan Kementerian PUPR seperti Reorganisasi Struktur Organisasi ULP dan Pokja Pbj, Perkuatan Sumber Daya Manusia, Perbaikan Mekanisme Penyusunan HPS, Pembinaan Vendor, Pemeriksaan Hasil Pekerja (System Delivery) yang melibatkan BPKP, Risk Management di unit Organisasi, Balai dan Satuan Kerja, Pembentukan Unit Kepatuhan Internal (UKI), Pembentukan Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) dan penguatan kapasitas Auditor Itjen serta Continuous Monitoring atas perangkat pencegahan Fraud PBJ dengan IT Based (PUPR 4.0).

Seno Haryo  Wibowo menyampaikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 PPDPP dapat mengelola pengadaan barang dan jasa sendiri. Beliau juga menyampaikan bhawa mekanisme pengadaan harus sesuai alur aturannya.