PPDPP Menuju Pemantauan dan Evaluasi Efektif & Efisien

Budi Hartono, Direktur Utama Pusat pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) memberikan sambutan sekaligus arahan pada acara Rapat Pembahasan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program FLPP KPR (Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) Sejahtera Kamis (21/4) di Jakarta. Dalam sambutannya  disampaikan bahwa PPDPP hingga 31 Desember 2016 telah menyalurkan dana sebanyak Rp22,5 Triliun untuk 437 ribu unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). “Jika satu keluarga terdiri dari empat orang jiwa maka sudah 1,6 juta jiwa yang sudah menikmati program pemerintah KPR FLPP,”ujarnya menjelaskan.

Untuk itu Budi Hartono berharap PPDPP bisa memastikan bahwa dana yang disalurkan tepat sasaran dan dihuni oleh MBR. “Saya berharap rapat pembahasan ini bisa berjalan baik, efektif dan PPDPP bisa mendapatkan masukan untuk perencanaan pemantauan dan evaluasi ke depan,” harapannya.

Dalam rapat pembahasan ini hadir dua narasumber dari Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian BPKP dan Direktorat Permukiman dan Perumahan, Bappenas. Agus Riyanto, Auditor BPKP Direktorat Pengawasan Industri dan Distribusi Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman mengatakan bahwa dalam melakukan pemantauan dan evaluasi suatu program harus diperhatikan semua aspek dari hulu hingga hilir. “Sebelum melakukan pemantauan dan evaluasi harus mempersiapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang jelas. Sehingga ketika terjun ke lapangan, sudah mengetahui dengan tepat langkah dan tujuan yang akan dilakukan. Dan SOP itu harus dikomunikasikan dengan pengembang sehingga mereka mengerti,”ujarnya memaparkan.

Kualitas penyaluran dana KPR FLPP menurut Auditor BPKP ini dapat dilihat dari ketepatan sasaran, tepat mutu, tepat biaya dan tepat waktu. “Dari empat aspek ini akan terlihat sejauh mana keberhasilan dari program ini,”ujarnya menambahkan.

Dalam kesempatan yang sama turut hadir Nurul Wajah Mujahid, dari Direktorat Permukiman dan Perumahan Bappenas. Senada dengan Agus, ia juga menyarankan agar PPDPP melakukan evaluasi secara menyeluruh. “PPDPP harus memastikan KPR FLPP tersalurkan kepada orang yang tepat, rumahnya harus dihuni serta meningkatkan peranan dari Bank Pembangunan Daerah sehingga program ini lebih merata dan dinikmati masyarakat luas,”ujarnya menyarankan.

Selain itu, Nurul juga menyarankan agar PPDPP ke depannya membentuk Pusat Informasi Pembiayaan Perumahan sehingga data perumahan dapat tersusun dengan baik. Turut hadir dalam rapat tersebut, Direktur Operasi PPDPP, Nostra Tarigan, Direktur Keuangan, Dzikran Kurniawan, Direktorat Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan dan Direktorat Perencanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.