PPDPP Salurkan Dana Sebesar Rp.686 Milliar untuk KPR FLPP Sejahtera

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR menyalurkan dana sebesar Rp.868 Milliar untuk KPR Subsidi yang disalurkan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 9. 115 unit rumah. Budi Hartono selaku Direktur Utama PPDPP menyampaikan bahwa hingga akhir 2019 penyalurannya ditargetkan mencapai Rp.7,1 triliun bagi sekitar 67 ribu unit rumah yang berasala dari DIPA 2019 sebesar 5,2 trilliun dan target pengembalian pokok 1,9 triliun. Tak hanya itu, pemerintah juga terus meningkatkan pengawasan kualitas rumah subsidi  yang layak huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selain itu, pemerintah juga mengawasi kepatuhan penghunian rumah subsidi yang telah dimiliki oleh masyarakat. Hal ini untuk memastikan penyaluran KPR FLPP agar tepat sasaran untuk masyarakat membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal, bukan hanya sekedar investasi. “Kita lakukan pemantauan rutin. Pada tahap pertama saat verifikasi penagihan bank kita evaluasi melalui database yang ada, kemudian sesuai ketentuan satu tahun setelah akad KPR kita harus evaluasi monitor langsung ke lapangan. Apakah rumah tersebut ditempati, atau justru disewakan kembali,” ujar Budi saat menjadi narasumber dalam acara talkshow pada PUPR 4.0 Expo di Jakarta, Rabu (6/3/2019).

Selanjutnya Budi Hartono juga menjelaskan bahwa dari hasil evaluasi monitoring ke lapangan tersebut diinformasikan ke Bank penyalur untuk menegur nasabahnya yang tidak menempati rumah subsidi. “Kita tegur hingga dua kali peringatan, jika tidak direspon juga kita minta agar Bank menarik bantuan subsidi perumahan tersebut. Untuk selanjutnya nasabah tersebut akan diminta untuk melunasi dengan cicilan komersial,” ujarnya. Budi menyampaikan untuk penyaluran FLPP dilakukan PPDPP melalui bank pelaksana. Tahun 2018 lalu jumlah bank pelaksana sebanyak 40 bank terdiri dari 10 bank nasional dan 30 bank pembangunan daerah (BPD). Sementara untuk tahun 2019, pada Desember 2018 lalu telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan 25 Bank Pelaksana untuk penyaluran dana KPR FLPP yang terdiri dari 4 bank umum nasional, 2 Bank Umum Syariah, 13 bank pembangunan daerah, serta 6 bank pembangunan daerah syariah. / JLS