PPDPP Selenggarakan Rapat Evaluasi Kinerja Petugas Pemantuan Lapangan Tahun 2019

Menjelang akhir tahun 2019, dalam rangka meningkatkan kinerja petugas pemantauan rumah subsidi KPR FLPP untuk tahun selanjutnya, Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (LPDPP) melalui Divisi Pemantauan dan Evaluasi (Monev), Unit Kerja Direktur Operasi mengadakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemantauan Lapangan, di Hotel Grand Zury, Tangerang Selatan, Rabu, (12/12).

Adapun Petugas Pemantauan KPR FLPP sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu 29 Petugas Lapangan, 3 Petugas Verifikasi, dan 1 Petugas Administrasi. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menilai kinerja petugas lapangan berdasarkan target pemantauan lapangan, distribusi data dan validasi data hasil pemantauan juga kinerja Petugas Verifikasi dan Petugas Administrasi.

Diantara rangkaian kegiatan yang dilakukan selama 3 hari ini Divisi Monev juga melakukan kegiatan sharing session yang bertujuan untuk melakukan diskusi terarah untuk menjaring masukan dari semua pihak terkait pelaksanaan pemantauan selanjutnya.

Hadir dalam kegiatan ini Direktur Operasi LPDPP, Martanto Boedi Joewono didampingi oleh Kepala Divisi Pemantauan dan Evaluasi, Heru Wasisto, Kepala Divisi Database, Fachri, dan Kepala Divisi Hukum, Aryana Soeradireja serta Pejabat Pembuat Komitmen LPDPP, Aisyah Dewi S.

Direktur Operasi LPDPP yang akrab disapa Toto dalam sambutannya berpesan kepada seluruh pegawai agar bekerja dengan sepenuh hati untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang maksimal. “Apapun profesi kita saat ini, bersyukurlah dan jangan jadikan pekerjaan tersebut hanya sekedar rutinitas, karena jika hanya rutinitas, maka tentunya pekerjaan tersebut dapat dikerjakan oleh mesin, karena itu bekerjalah dengan sepenuh hati sehingga dapat menghasilkan pekerjaan yang maksimal.” Ujarnya saat memberikan sambutan pembukaan pada kegiatan ini.

Secara keseluruhan hasil pemantauan perumahan KPR FLPP yang meliputi 22 Provinsi dan 142 Kabupaten/Kota ini sebanyak 55.730 unit rumah, pencapaian ini melebihi target tahun 2019 sebanyak 2.800 unit rumah. Adapun Jawa Barat adalah Provinsi tertinggi dengan jumlah rumah yang disurvei sebanyak 20,041 unit rumah dan Sumatera Barat sebagai Provinsi terendah yang disurvei, yaitu hanya 9 unit rumah.

Kegitan ini ditutup dengan penyelesaian laporan seluruh petugas pemantauan, baik laporan administrasi ataupun teknis./fadil