PPDPP Selenggarakan Sosialisasi Satu Data Indonesia

Tangerang, 16 Desember 2019 – Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (LPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Divisi Database Unit Kerja Direktur Operasi menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi Satu Data Indonesia. Kegiatan ini dibuka oleh Bapak Martanto Boedi J selaku Direktur Operasi dan didampingi oleh Fachri selaku Kepala Divisi Database. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Narasumber, yaitu Direktur Layanan Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kepala Seksi Rekomendasi Kegiatan Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam kesempatan tersebut, hadir Kasubdit Data dan Informasi, Dit. Perumusan Kebijakan dan Evaluasi, Ditjen. Pembiayaan Infrastuktur Pekerjaan Umum dan Perumahan beserta staf. Kasubdit Fasilitasi Hunian Berimbang, Ditjen. Penyediaaan Perumahan, Kementerian PUPR; Perwakilan Pusat Data dan Informasi Kementerian PUPR; dan Perwakilan Unit Kerja di lingkungan LPDPP.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Operasi menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan terkait telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, diharapkan melalui kegiatan ini, data atau sistem/aplikasi yang dibangun dan dikelola telah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Pada sesi pertama, Bapak Bambang Dwi Anggono selaku Direktur Layanan Aplikasi dan Informatika, Kominfo menyampaikan paparannya mengenai “Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”. Beliau menjelaskan bahwa Implementasi Satu Data Indonesia tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan data induk. Dalam mengimplementasikan Satu Data Indonesia, ada 4 (empat) prinsip yang harus diperhatikan yaitu Memenuhi Standar Data, Memiliki Metadata, Memenuhi Kaidah Interoperabilitas Data, dan Menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk. Interoperabilitas data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi. Tingkatan Interoperabilitas dibagi menjadi 5 tingkatan level yaitu level 0 (Terisolasi), Level 1 (Terhubung), Level 2 (Fungsional), Level 3 (Domain) dan Level 4 (Enterprise). Pada Level 0, pertukaran informasi menggunakan manual gateway (seperti flashdisk, hardisk dan kertas); Pada Level 1, pertukaran informasi menggunakan media seperti email, messenger dan link data; Pada Level 2, pertukaran informasi menggunakan Pertukaran Kolaboratif multiplatform (image, peta, layar peta); Pada Level 3, pertukaran informasi sudah menggunakan kolaborasi canggih (menggunakan media dalam domain yang digunakan bersama); Pada Level tertinggi yaitu Level 4, pertukaran informasi menggunakan kolaborasi super canggih (menggunakan sistem terhubung secara interaktif). Selain itu, beliau juga menyampaikan mengenai tahapan pemerintahan Indonesia, saat ini tahapan pemerintahan sudah menuju Smart Government, data yang dibahas bukan hanya mengenai standardisasi data, data adalah salah satu pijakan dan loncatan sebelum menjadi Smart Government. Dalam paparannya, beliau juga menyampaikan mengenai Design Konsolidasi eGovernment Indonesia 4.0 dan Implementasi Smart Government 4.0 Indonesia sesuai Perpres 95/2018 SPBE

Pada sesi selanjutnya, narasumber yang menyampaikan materi adalah Ibu Triana Rachmaningsih selaku Kepala Seksi Rekomendasi Kegiatan Statistik. Dalam paparannya, beliau menyampaikan bahwa salah satu tujuan Satu Data Indonesia adalah mendukung Sistem Statistik Nasional sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam mendukung Sistem Statistik Nasional, Jenis Kebutuhan Data Statistik dibagi menjadi Statistik Sektoral, Statistik Dasar dan Statistik Khusus. Cara memperoleh data untuk jenis tersebut dapat dibedakan menjadi survei, sensus, kompromin (kompilasi produk administrasi), dan lainnya. Selain itu, narasumber menyampaikan 3 langkah Penyelenggara SDI yaitu mengatur dan menetapkan pembagian peran dan fungsi Institusi dalam penyelenggaraan statistik, membangun tata kelola data sesuai prinsip Satu Data Indonesia dan menyelenggarakan kegiatan statistik sesuai prinsip penyelenggaraan statistik. Dalam Satu Data Indonesia terdapat Pembagian Peran dan Fungsi, yaitu ada Pembina Data, Wali Data dan Produsen Data. Selain itu, Peran dalam Penyelenggaraan Kegiatan Statistik dibagi menjadi 3 yaitu Data Produsen (Penghasil data), Data Provider (Responden) dan Data User (Konsumen Data). Dalam melakukan kegiatan statistik, BPS merujuk pada Generic Statistical Business Process Model (GSBPM), GSPBM adalah suatu proses bisnis statistik yang dilakukan oleh BPS yang diadopsi oleh National Statistics Office di dunia. GSBPM terdiri dari beberapa langkah yaitu Specify Needs, Design, Build, Collect, Process, Analyze, Diseminate, Evaluate. Dengan menerapkan GSBPM diharapkan dapat meningkatkan kualitas data sehingga data yang dikelola akan terjamin kualitas datanya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pegawai LPDPP dan stakeholder dapat memperoleh informasi mengenai Perpres 39 tahun 2019 dan Implementasi Satu Data Indonesia, agar seluruh pengelolaan data dan informasi yang dikelola dapat diterapkan prinsip Satu Data Indonesia untuk menuju tata kelola data yang lebih baik.