PPDPP Tingkatkan Monitoring dan Evaluasi Rumah KPR FLPP

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) melakukan peningkatan pengawasan terhadap pembelian rumah dengan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP). Hal ini dilakukan melalui pemanfaatan data KTP – elektronik, nomor pokok wajib pajak dan data penggunaan listrik. Upaya ini sebagai usaha untuk memastikan bahwa yang membeli rumah dengan KPR FLPP adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Demikian diungkapkan oleh Direktur Utama PPDPP, kepada Harian Kompas yang dimuat hari ini, Senin (6/3). Budi memaparkan dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dengan Kementerian Dalam negeri (Kemendagri), maka data setiap pembeli rumah KPR FLPP akan dicocokan dengan data KTP – elektronik yang berada di Kemendagri. Selain itu, PPDPP juga telah membahas kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk memanfaatkan data nomor pokok wajib pajak.

Sementara itu untuk memastikan bahwa rumah KPR FLPP yang telah dibeli dihuni, maka PPDPP akan bekerja sama dengan PLN untuk melihat pemakaian listriknya. Dengan melihat pola pemakaian listrik, akan tampak rumah tersebut dihuni atau tidak. Jika rumah tersebut tidak dihuni maka PPDPP akan menindaklanjuti dengan teguran kepada pembeli. “Ini agar monitoring dan evaluasi lebih efisien. Ketiganya dalam waktu dekat akan segera berjalan karena sudah kami bahas,” ujarnya.

Dari tahun 2010 hingga 2016, PPDPP telah menyalurkan dana FLPP sebanyak Rp28,22 triliun untuk 496.065 unit rumah. Tahun 2017 ini, pemerintah mengalokasikan dana FLPP sebanyak Rp9,7 triliun untuk target 120 ribu unit rumah.