Sejarah

sejarah

Berawal dari amanah Undang-Undang (UU) Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”, kemudian amanah tersebut diemban oleh UU No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang memperjelas bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi setiap orang terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dalam kedua UU tersebut telah pula diamanatkan bahwa pemerintah atau pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan rumah tersebut melalui pemberian bantuan dan kemudahan.

Sebagai pelaksanaan dari kedua UU tersebut telah digagas oleh Menteri Perumahan Suharso Monoarfa untuk meluncurkan program bantuan dan kemudahan dari pemerintah berupa Subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang kemudian populer dengan sebutan KPR Sejahtera FLPP. Gagasan tersebut disambut baik oleh Menteri Keuangan, Agus Martowardojo dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 290/KMK.05/2010 tanggal 15 Juli 2010 tentang Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP).

Dana pertama kali yang diluncurkan melalui APBN sebanyak Rp2,6 Triliun yang nantinya akan terus digulirkan untuk membantu MBR dalam rangka memiliki rumah. Diharapkan dengan adanya bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR akan menjadi stimulus bagi sektor riil, khususnya industri perumahan sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Sejalan dengan penggabungan antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat maka berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2015 tanggal 21 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (sekarang peraturan Menteri ini sudah dicabut) diubahlah PPP menjadi Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP). Selanjutnya melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.05/2016 tanggal 19 Februari 2016 maka PPDPP ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Dalam perjalanannya, PPDPP berdasarkan Peraturan Menteri PUPR nomor 4 tahun 2019 tentang Organisasi LPDPP yang ditandatangani pada tanggal 7 Februari 2019 mengubah PPDPP menjadi Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (LPDPP). Namun pada tanggal 17 Oktober 2019 berdasarkan Peraturan Menteri nomor 14/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan mengubah kembali LPDPP menjadi PPDPP.

 

Tugas dan Fungsi PPDPP

 

Berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PPDPP yang dipimpin oleh Direktur Utama bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

PPDPP mempunyai tugas melaksanakan penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan, serta pengembangan strategi bisnis dan pelayanan umum di bidang pengelolaan dana bergulir pembiayaan perumahan.

Dalam melaksanakan tugas, PPDPP melaksanakan fungsi :

  1. Pelayanan pembiayaan perumahan;
  2. Pengelolaan keuangan;
  3. Pengelolaan operasi kegiatan.

Adapun landasan hukum pelaksanaan FLPP yaitu sebagai berikut:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2019 tentang Kemudahan dan Bantuan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 242/KPTS/M/2020 tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi, Besaran Suku Bunga/Marjin Pembiayaan Bersubsidi, Lama Masa Subsidi dan Jangka Waktu Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah, Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dan Satuan Rumah Susun Umum, Batasan Luas Tanah dan Luas Lantai Rumah Umum Tapak, Luas Lantai Satuan Rumah Susun Umum Serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 463/KPTS/M/2018 tentang Proporsi Pendanaan Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera