REI Usulkan Lahan di Atas 5 Ha Masuk Isi PKE XIII

Masih seputar Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII yang membawa angin segar bagi perkembangan properti, khususnya pembangunan rumah murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia (DPP REI) mengajukan tambahan untuk isi dari PKE XIII ini.

Menurut DPP REI, PKE XIII ini hanya berlaku bagi batasan tanah di bawah 5 hektar.Pihak REI mengusulkan agar luasan lahan di atas 5 hektar bisa juga mendapatkan penyederhanaan perizinan bagi pembangunan perumahan untuk MBR.

Seperti telah di-publish oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI tanggal 24 Agustus 2016 lalu, melalui PKE XIII ini, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang isinya meliputi penyederhanaan jumlah dan waktu perizinan dengan menghapus atau mengurangi berbagai perizinan dan rekomendasi yang diperlukan untuk membangun rumah MBR dari semula sebanyak 33 izin dan tahapan, menjadi 11 izin dan rekomendasi. Dengan pengurangan perizinan dan tahapn ini, maka waktu pembangunan MBR yang selama ini rata-rata mencapai 769-981 hari dapat dipercepat menjadi 44 hari.

Perizinan yang digabungkan, meliputi: (1) Proposal Pengembang (dengan dilampirkan Sertifikat tanah, bukti bayar PBB (tahun terakhir) dengan Surat Pernyataan Tidak Sengketa (dilampirkan dengan peta rincikan tanah/blok plan desa) jika tanah belum bersertifikat; (2) Ijin Pemanfaatan Tanah (IPT)/ Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) digabung dengan tahap pengecekan kesesuaian RUTR/RDTR wilayah (KRK) dan Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah/Advise Planning, Pengesahan site plan diproses bersamaan dengan izin lingkungan yang mencakup: SPPL atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (sampai dengan luas lahan 5 Ha); serta (3) Pengesahan site plan diproses bersamaan dengan izin lingkungan yang mencakup SPPL (luas < 5 ha), rekomendasi damkar, dan retribusi penyediaan lahan pemakaman atau menyediakan pemakaman.

“Kami berharap luasan tanah di atas 5 ha juga bisa masuk dalam PKE ini, tentunya yang diperuntukkan bagi pengembang yang membangun rumah untuk MBR, sehingga pembangunan untuk lahan di atas 5 ha tidak perlu izin Analis Mengenai Dampak Lingkungan (amdal),”ujar Eddy Hussy, Ketua DPP REI mengusulkan. Harapannya, usulan tambahan ini bisa masuk ke dalam peraturan pemerintah yang sedang digarap Kemenko Perekonomian yang bakal dirilis dalam 10 hari setelah PKE diumumkan.