RUMAH Subsidi Butuh Alternatif Pembiayaan Baru

Upaya merealisasikan pembangunan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) butuh alternatif pembiayaan yang lebih kreatif. Bila alternatif tidak segera digulirkan, pencapaian target 1,25 juta hunian tahun 2019 menghadapi batu sandungan.

Pada 2019, kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran bantuan pembangunan fisik perumahan sebesar Rp 7,57 triliun, sedangkan total bantuan pembiayaan Rp 11,51 triliun. Pemberian subsidi tersebut serta ju-rus menaikkan harga rumah subsidi dinilai mampu menggairahkan industri properti tahun ini.

Demikian rangkuman pendapat Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Real Estat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida, Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Dadang Rukmana, dan Direktur PT Metropolitan Land Tbk Wahyu Sulistio. Mereka diwawancarai secara terpisah oleh Investor Daily, dari Jakarta, pekan lalu.

“Kami melihat, target pembangunan rumah subsidi tetap dapat tercapai jika alternatif sumber pembiayaan subsidi dapat disepakati oleh pemerintah dan asosiasi pengembang yang ada,” ujar Totok.

Menurut dia,  anggaran subsidi pemerintah diperkirakan sudah habis pada Juli atau Agustus 2019. Anggaran itu berasal dari kredit pemilikan rumah (KPR) berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Pe-rumaha (FLPP) dan subsidi selisih bunga (SSB). “SSB tahun ini dianggarkan untuk 120 ribu unit, padahal realisasi sebelum Lebaran,  sudah mencapai lebih 70 ribu unit, sedangkan yang antre untuk realisasi sudah di atas 50 ribu. Jadi di atas kertas, anggarannya sudah habis. FLPP juga kurang lebihnya juga sama, apalagi anggarannya terbatas sekali,” kata Totok.

Dua alternatif yang dapat diambil pemerintah, kata Totok, pertama adalah soal tenor. Jika semula maksimal tenor 20 tahun, bisa saja diberikan 15 tahun sehingga selisih subsidinya bisa dimanfaatkan untuk MBR lainnya. Alternatif kedua bisa berasal dari efisiensi di kementerian keuangan atau kementerian PUPR. Misal, ada sisa pembelanjaan yang dilakukan PUPR dari proyek infrastruktur atau lainnya, maka sisa anggaran tadi dapat dimanfaatkan untuk subsidi perumahan. “Ide ini akan kami sampaikan ke pemerintah, tapi harus duduk bersama dengan asosiasi yang lain. Alternatif itu harus didiskusikan agar saat ang-garan habis pada Juli, kita sudah siap,” ujarnya.

Optimistis Tercapai

Target Program Sejuta Rumah (PSR) tahun ini menjadi angka tertinggi sejak program tersebut digulirkan pemerintah pada 2015. Torehan PSR dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada 2015 pembangunan rumah tercatat 699.770 unit rumah, tahun 2016 sebanyak 805.169 rumah, 2017 sebanyak 904.758 rumah dan tahun 2018 capaiannya melonjak menjadi 1.132.621 rumah.

“Kami optimistis target 1,25 juta hunian pada 2019 dapat tercapai karena kami menggerakkan seluruh pemangku kepentingan perumahan di Indonesia,” kata Dadang Rukmana.

Pada 2019, jelas dia, anggaran subsidi yang dikucurkan pemerintah untuk rumah susun (rusun) sekitar Rp 2,62 triliun setara dengan pembangunan sebanyak 6.873 unit. Lalu, rumah khusus (rusus) Rp 551,25 miliar (2.130 unit), rumah swadaya Rp 4,28 triliun (206.500 unit), PSU perumahan Rp 123,8 miliar (13.000 unit), dan FLPP Rp 7,1 triliun (68.858 unit). Selain itu, SSB Rp 3,45 triliun (100 ribu unit), subsidi bantuan uang muka Rp 948 miliar (237 ribu unit), dan subsidi BP2BT Rp 448 miliar (14.000 unit).

“Jumlah subsidi untuk perumahan tahun ini lebih besar jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya ada alternatif sumber pembiayaan lain, namun pada 2019 belum beroperasi, yaitu Tapera,” tutur dia.

Menurut Totok, upaya menggairahkan pembangunan rumah bersubsidi dapat berimbas pada sektor properti menengah dan atas. “Kalau rumah subsidi berjalan bagus, juga bisa mendongkrak segmen lainnya,” kata dia.

Karena itu, dia mengaku berterimakasih ketika besaran kenaikkan harga rumah subsidi untuk 2019 sudah sesuai dengan harapan para pengembang. Besaran kenaikan rumah bersubsidi sudah sesuai apa yang ada di lapangan seperti besaran inflasi dan batasan-batasan rumah bersubsidi. “Besaran kenaikan harga rumah subsidi sudah sesuai dengan permintaan kita bersama. Hanya saja

keluarnya agak terlambat, baru keluar Mei 2019 dan efektif 12 Juni 2019,” sergahnya.

Harga baru rumah subsidi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan PMK tersebut harga rumah tapak bersubsidi di kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada 2019 naik sekitar 6,4% dibandingkan 2018, yakni dari Rp 148,5 juta menjadi Rp 158 juta per unit. Sedangkan untuk tahun 2020, harga rumah naik sekitar 6,3% menjadi Rp 168 juta.

“(kebijakan harga baru) bisa menggairahkan properti, asal diimbangi dengan penguatan daya beli konsumen,” ujar Wahyu.

Bagi Totok, di tengah tahun politik saat ini, sektor properti dapat terus menggeliat. Tahun politik tidak terlalu berpengaruh pada pengadaan perumahan. “Kami optimistis industri properti tetap tumbuh tahun ini,” tutur dia.