Satu MoU dengan Multi PKO

Ke depan dengan semakin banyaknya skema pembiayaan perumahan yang akan ditelurkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Ditjen Pembiayaan Perumahan maka diambil langkah yang tidak merepotkan semua pihak. “Jika muncul skim pembiayaan baru tidak perlu memperbarui MoU (kesepahaman bersama) yang telah ada. MoU akan dibuat generik sehingga satu MoU akan berlaku umum,” begitu dijelaskan oleh Didik Sunardi, Direktur Pola Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR di Denpasar, Bali Rabu (24/2).

Rencananya tahun 2016, di luar Kredit Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), pemerintah juga akan segera menyalurkan Subsidi Selisih Bunga (SSB) untuk bank konvensional dan Subsidi Selisih Margin (SSM) untuk bank syariah berlaku untuk kota dengan jumlah penduduk lebih dari dua juta jiwa (DKI Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung dan Bekasi) serta Bantuan Uang Muka (BUM).

Sehingga ke depan kesepahaman bersama yang dilakukan dengan Bank Pelaksana cukup hanya satu namun perjanjian kerjasama operasionalnya (PKO) yang berlaku untuk jangka waktu tiga tahun akan lebih dari satu sesuai dengan skim pembiayaan yang ada.

Bank yang akan menyalurkan FLPP akan mengadakan PKO dengan Pusat Pengelola Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) sedangkan SSB/SSM dan BUM akan melakukan PKO dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) karena SSB/SSM dan BUM dikelola oleh Satuan Kerja Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR.

Budi Hartono, Direktur Utama PPDPP yang turut hadir dalam acara “Peluang dan Tantangan Kerjasama Pembiayaan Perumahan,” ini mengutarakan bahwa bank pelaksana yang menyalurkan KPR FLPP akan mendapatkan berbagai manfaat dengan kerjasama ini. Selain marjin juga mendapatkan berbagai fasilitas likuiditas (porsi yang besarnya 90% dari kredit yang disetujui). Untuk tahun 2016 ini pemerintah telah menganggarkan dana KPR FLPP sebesar Rp 9,2 Triliun dan saat ini dalam proses pengajuan tambahan melalui APBNP.

Budi Hartono di akhir paparannya menghimbau  bank pelaksana untuk meningkatkan partisipasinya dalam mensukseskan program sejuta rumah untuk rakyat.

Hadir dalam acara tersebut bank pelaksana untuk wilayah tengah mulai dari bank konvensional sampai bank pembangunan daerah serta narasumber lain, Poltak Sibuea, Direktur Perencanaan Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR dan Lita Matongan, Direktur Pemantauan dan Evaluasi Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR. Saat ini sudah terdapat 10 bank umum nasional yang menyalurkan KPR FLPP dan 15 BPD seluruh Indonesia diantaranya BTN, BNI, Bank Mandiri, BRI, Bank Artha Graha, BTN Syariah dan BRI Syariah.

Dalam sesi yang berbeda juga hadir sebagai pembicara Maharani, Direktur Umum dan Hukum PPDPP dan Dedy S. Budisusetyo, Kabag Hukum dan Publikasi Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR yang membahas tentang konsep naskah dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kesepakatan bersama dalam menyalurkan pembiayaan perumahan bagi MBR.