Sektor Properti Mulai Menggeliat

Angin positif terus berhembus untuk mendukung semakin bertumbuhnya sektor properti di Indonesia. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 16-17 Maret 2016 memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 basis points (bps) menjadi 6,75%, sejalan dengan masih terbukanya ruang pelonggaran kebijakan moneter dan terjaganya stabilitas makroekonomi, khususnya terus menurunnya tekanan inflasi di 2016 dan 2017, serta meredanya ketidakpastian di pasar keuangan global.

Dengan penurunan suku bunga Bank Indonesia ini tentunya akan memberi pengaruh positif kepada sektor properti. Diantaranya bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bisa turun dan berujung pada semakin menurunnya biaya pembelian rumah. Walaupun beberapa pengamat mengatakan bahwa dampaknya baru akan terasa pada semester kedua tahun 2016, karena perbankan biasanya memerlukan waktu setidaknya tiga bulan agar ikut menurunkan suku bunga mengikuti BI Rate.

Seiring dengan itu, juga adanya wacana pemangkasan pajak penghasilan atau PPh final properti. Wacana penurunan tarif PPh final properti disampaikan oleh Wahyu Utomo, staf ahli Menko Perekonomian Bidang Pembangunan Daerah. Tarif PPh final direncanakan turun dari 5% menjadi 2,5%.

Wahyu mengatakan, recana tersebut sudah didukung oleh Kementerian Keuangan, sebab realisasi rencana tersebut diyakini akan meningkatkan kemudahan usaha di Indonesia. Pasalnya, Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia dapat mencapai peringkat ke-40 dalam hal kemudahan usaha. Bank Dunia saat ini menempati Indonesia di posisi ke-109 dari 189 negara.

Selain wacana terkait dengan penurunan PPh, pemerintah juga mendorong adanya penurunan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi pembeli properti. Saat ini, BPHTB masih sekitar 5% dari nilai properti dan termasuk yang tertinggi di dunia. BPHTB ini menjadi kewenangan pemda.

“Kami sedang berusaha koordinasi dengan daerha kalau bisa diturunkan. Kalau pengalaman di negara-negara lain itu sangat kecil, sekitar 1% hingga 3%,” katanya.

Dengan pemangkasan tersebut, tuturnya, memang ada kemungkinan berkurangnya pendapatan asli daerah secara jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang akan memberikan multiplier efek dari masuknya investasi.

Berbagai usaha yang dilakukan pemerintah ini tidak terlepas dari kondisi properti di tanah air. Industri properti tanah air sepanjang tahun lalu cukup tertekan akibat gejolak perekonomian global dan nasional. Real Estate Indonesia (REI) mencatat pertumbuhan penjualan melambat, hanya sekitar 7%. Dengan dukungan upaya pemulihan ekonomi pemerintah, REI mengestimasikan tahun ini dapat bertumbuh moderat di kisaran 10% hingga 12%. Dengan bertumbuhnya sektor properti diharapkan bisa menggerek pertumbuhan dari industri lainnya.

Tahun 2013, Kementrian Perindustrian Republik Indonesia membuat publikasi yang menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 175 produk industri yang terkait dengan sektor properti. Beberapa contohnya, produk industrri baja, aluminium, pipa, semen, keramik, batu bata,  genteng, kaca, cat, furnuture, kayu, peralatan rumah tangga, alat kelistrikan, home appliances, gypsum, dan lain-lain.  Industri bahan bangunan dan konstruksi tersebut umumnya sektor padat karya yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Karena itu sektor properti langsung atau tidak akan  mendorong produktifitas nasional, mengurangi angka pengangguran, dan menekan angka kemiskinan. Sektor properti sendiri menciptakan lapangan kerja cukup besar mulai tenaga kasar atau buruh,  staf, hingga pekerja profesional.

Ini belum menyebut dampak positif terhadap profesi-profesi terkait, seperti arsitek, desainer interior, kontraktor, landscaper, property agent, notaris, dsb.Perbankan  sudah pasti ikut merasakan kue bisnis sektor properti melalui penyaluran kredit baik kepada pengembang (korporasi) maupun konsumen (KPR/KPA).

So…mari kita tunggu perkembangannya..