SiKasep Salurkan Subsidi FLPP Tepat Guna

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus mengembangkan teknologinya dengan dukungan dari seluruh pihak. Rangkaian sistem Big Data Hunian yang saat ini dikelola PPDPP memiliki banyak potensi kerjasama bisnis, baik dengan lembaga pemerintah maupun pihak lainnya yang bergerak dalam bidang pembiayaan perumahan.

PPDPP merupakan badan layanan umum yang diberikan amanah oleh pemerintah untuk menyalurkan dana bantuan pembiayaan perumahan (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sistem Big Data Hunian yang dibangun PPDPP bersinergi dengan seluruh stakeholdernya, seperti Direktorat Jenderal Kepedudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, BLU Pusat Investasi Pemerintah, bank pelaksana, dan para pengembang perumahan.

Melalui SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) dan SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang) PPDPP menjembatani ketersediaan hunian (supply) untuk memenuhi kebutuhan hunian (demand) bagi masyarakat, terutama MBR. Tentunya pemerintah harus dapat menjamin, bahwa hunian yang disediakannya memenuhi ketentuan yang berlaku, seperti layak huni dan tidak bermasalah.

Pada tanggal 7 Juli 2020, PPDPP kembali membangun kerjasama dengan SIKI (Sistem Informasi Konstruksi Indonesia) pada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) dengan melakukan integrasi data SBU (Sertifikat Badan Usaha) dan SKA (Sertifikat Keahlian Kerja) antara e-FLPP dengan SIKI. Sehingga melalui kerjasama tersebut, PPDPP dapat memastikan bahwa pengembang yang mengajukan diri telah tersertifikasi secara resmi dan telah memenuhi kompetensinya.

Direktur Utama PPDPP menegaskan bahwa PPDPP memfasilitasi pengembang FLPP membangun rumah sesuai peraturan yang ada “Rumah yang dijual sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah, harus layak huni. Kalau mau bicarakan soal peningkatan mutu, silakan setelah akad” ujar Arief. Lanjutnya Arief ingin memastikan bahwa rumah FLPP yang disediakan harus layak huni, tidak memerlukan peningkatan kualitas dan penambahan biaya di luar harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Tercatat dalam database PPDPP per 13 Juli 2020 sebanyak 10.700 lokasi telah didaftarkan oleh pengembang pada SiKumbang, dan sebanyak 10.002 data telah terintegerasi untuk lakukan pengajuan akad. Data tersebut dihimpun dari 6.031 pengembang di seluruh Indonesia yang berasal dari 20 asosiasi yang terdaftar dalam Sistem Registrasi Pengembang (SIRENG).

Terkait dengan ketepatan sasaran, PPDPP juga sedang membangun kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam hal pemanfaatan identifikasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada database Big Data PPDPP.

Kerjasama yang dilakukan dalam pengembangan sistem tersebut terdiri dari beberapa bagian. Pada aplikasi SiKasep, kesesuaian data NPWP untuk calon debitur yang mendaftar melalui aplikasi tersebut akan dicocokkan dengan kesesuaian NPWP. Bagi pengguna SiKasep yang belum memiliki NPWP, maka secara otomatis akan dihubungkan langsung ke Direktorat Jenderal Pajak untuk mengurus NPWP.

Begitu juga aplikasi SiKumbang, kesesuaian data NPWP untuk pengembang yang memasukkan data perumahannya dalam aplikasi tersebut akan dicocokkan dengan kesesuaian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bagi pengembang yang belum memiliki NPWP, maka secara otomatis akan dihubungkan langsung ke Direktorat Jenderal Pajak untuk mengurus NPWP.

Selain untuk FLPP, integrasi data pajak tersebut juga disinergikan dengan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Sehingga hal tersebut dapat mendukung kepastian penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan tepat sasaran.

Nantinya PPDPP akan mendapatkan data kesesuaian penghasilan pengguna SiKasep dengan pajak yang dilaporkan, sekaligus memastikan bahwa pengguna yang mendaftar belum memiliki rumah dengan melihat laporan harta pengguna pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang wajib dilaporkan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Tahap tersebut saat ini sedang menunggu persetujuan oleh Menteri Keuangan. Saat ini tercatat juga dalam database PPDPP, debitur yang terdata telah memiliki NPWP mencapai 728.368 debitur.

“Kita harus pastikan bahwa rumah yang disediakan dalam Sikasep adalah rumah yang layak, dan masyarakat yang menerima FLPP pun juga harus tepat sasaran, sehingga penyaluran FLPP kami tepat guna” Ujar Arief Sabaruddin.

 

Fitur Rubah Password pada SiKasep

SiKasep merupakan aplikasi aplikasi pintar yang dapat membantu masyarakat dalam mencari rumah subsidi dari pemerintah. Aplikasi ini dapat dengan mudah dan gratis diunduh melalui smartphone. PPDPP mencatat, masyarakat yang mendaftarkan diri pada aplikasi SiKasep rata-rata mencapai 1.500 orang per harinya.

PPDPP juga baru saja memperbaharui sistem dalam aplikasi Sikasep dengan menyematkan fitur “Lupa Password”, sehingga masyarakat kita dapat dengan langsung melakukan konfirmasi sendiri tanpa harus menghubungi Hotline PPDPP. Selain itu demi meningkatkan kualitas layanannya, aplikasi SiKasep saat ini juga menyematkan survey kepuasan layanan ketika pengguna dalam proses pengisian aplikasi.

Melalui Management Control yang dikelola, PPDPP mencatat per 13 Juli 2020 sebanyak 191.298 masyarakat terdaftar sebagai user calon debitur pada SiKasep dengan 78.391 user telah lolos subsidi checking dan sebanyak 76.834 masyarakat telah menerima FLPP.

Pemerintah melalui PPDPP pada tahun 2020 ini menempatkan anggaran penyaluran FLPP sebesar 11 triliun yang terdiri dari Rp9 Triliun DIPA 2020 dan Rp2 Triliun dari pengembalian pokok, untuk 102.500 unit rumah. Tercatat per 13 Juli 2020 penyaluran FLPP tahun 2020 ini telah mencapai Rp7,78 triliun untuk 76.834 unit rumah, atau telah mencapai 74,96%. Sehingga total penyaluran FLPP sejak tahun 2010 hingga per 13 Juli 2020 mencapai Rp52,15 triliun untuk 732.436 unit rumah.