Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Bersama PPDPP

Pegawai Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) setelah paginya mengikuti sosialisasi tentang BPJS Kesehatan Senin (19/9), siang harinya kembali mengikuti penjelasan tentang BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Falatehan, Jakarta.

Dalam sambutannya Direktur Umum dan Hukum, Maharani, menyampaikan bahwa PPDPP membutuhkan karyawan yang potensial dan terjamin kesehatannya. Juga merasa nyaman dalam bekerja karena memiliki jaminan di hari tua. Karena itu, per Maret 2016 PPDPP telah mengikutkan seluruh pegawainya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam sosialisasi ini, hadir narasumber Arista Nurcahya, dan Vito Alvarussy, Relationship Officer BPJS Ketenagakerjaan. Dalam paparannya, Arista menjelaskan tentang program kerja BPJS Ketenagakerjaan. Dalam UU No. 24 Tahun 2011 pasal 14 dinyatakan bahwa setiap orang termasuk asing minimal telah bekerja selama enam bulan wajib mendapat jaminan sosial.

Cakupan program dari BPJS Ketenagakerjaan ini terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun.

JKK ini merupakan kecelakaan yang terjadi akibat hubungan kerja termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demkian juga perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Nantinya si peserta akan akan mendapatkan pengobatan nda perawatan (pelayanan medis), santunan dan program promotif, preventif dan return to work.

Sedangkan untuk JK, dimana peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja untuk meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun uang santunan berupa uang.

Sementara untuk JHT, prinsipnya adalah tabungan untuk bekal tua, merupakan akumulasi iuran ditambah pengembangan. Dibayarkan apabila telah mencapai usia pensiun 56, mengalami cacat total selamanya, meninggal dunia, mengundurkan diri dan terkan PHK atau berubah kewarganegaraan. Jika sudah menjadi peserta selama 10 tahun, maka peserta bisa mengambil dana tersebut 30% untuk perumahan atau 10%
untuk kepentingan lain.

Program terakhir JP, untuk pertama kalinya ditetapkan untuk usia 56 tahun. Dan mulai 2019 usia pensiun menjadi 57 tahun dan setiap 3 tahun berikutnya usia pensiun ditambahkan 1 tahun sampai menjadi 65 tahun.