Tahun 2021 PPDPP Akan Tingkatkan Proses Bisnis Pemantauan KPR Subsidi FLPP Secara Fundamental

Senin (21/12), Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) melalui Divisi Monitoring dan Evaluasi Unit Kerja Direktur Operasi, menyelenggarakan rapat kerja terkait pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Tahun Anggaran 2020 di Hotel Aston Bogor.

Direncanakan acara rapat evaluasi kerja ini berlangsung selama 4 hari mendatang hingga Kamis, (24/12). Adapun agenda kegiatan di hari pertama ini adalah Pemaparan hasil pelaksanaan pemantauan keterhunian tahun 2020 yang telah dilakukan oleh Petugas Televalidasi selama beberapa bulan terakhir serta Evaluasi Kinerja Petugas Pemantauan Tahun 2020 yang akan dilakukan sebanyak 2 sesi.

Pada sesi tersebut, sebagai Kepala Divisi Pemantauan dan Evaluasi PPDPP, Heru Wasisto menyampaikan laporan persipan kegiatan ini dan menjadi moderator kegiatan diskusi terbuka bersama petugas pelaksana pemantauan televalidasi yang bertujuan untuk menemukan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi di lapangan oleh petugas televalidasi selama menjalankan tugasnya selama ini.

Diskusi terbuka bersama petugas pemantauan lapangan ini dirasa sangat perlu dilakukan oleh PPDPP untuk peningkatan kualitas kerja tahun 2021 mendatang, hal ini juga mengingat metode pemantauan tahun 2020 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Metode televalidasi ini kemungkinan besar masih akan dilakukan jika pandemi Covid-19 ini tidak kunjung menghilang hingga tahun 2021 mendatang.

Adapun agenda selanjutnya dalam rapat kerja ini adalah untuk mengejar target pemantauan tahun 2020, seluruh petugas televalidasi secara desk akan menghubungi debitur penerima Subsidi FLPP tahun 2019. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengontrol tingkat ketepatan sasaran penerima bantuan rumah subsidi dengan indicator masyarakat yang menerima fasilitas subsidi FLPP ini menempati rumah yang sudah menjadi miliknya.

Akhir dari rangkaian kegiatan rapat kerja pemantauan dan evaluasi tahun 2020 ini ditutup dengan pemaparan hasil pemantauan keterhunian dengan metode Televalidasi tahun 2020 dan pemaparan rencana pelaksanaan pemantauan keterhunian tahun 2021 mendatang yang dipimpin oleh Heru Wasisto dan seluruh jajaran staf Divisi Pemantauan Evaluasi dan Monitoring PPDPP. Acara ini dihadiri oleh 19 petugas pemantauan lapangan yang terdiri dari 15 petugas televalidasi, 2 petugas verifikasi dan 2 petugas administrasi lainnya,

Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin hadir memberikan arahan yang didampingi oleh Direktur Keuangan PPDPP, Arief Sabaruddin dan Kepala Divisi Pemantauan dan Evaluasi Heru Wasisto yang sekaligus berperan sebagai Ketua Panita acara.

Sebelum membuka rangkaian kegiatan rapat ini, dalam sambutan dan arahannya direktur Utama PPDPP menyampaikan, dalam waktu dekat ini perlu diadakan evaluasi metodologi proses pemantauan dan evaluasi yang selama ini telah dilakukan oleh PPDPP, menurutnya indikator ketepatan sasaran bantuan program rumah subsidi ini tidak hanya dinilai berdasarkan tingkat keterhunian rumah subsidi oleh MBR, namun juga pemantauan ini harus dilakukan terhadap kualitas rumah subsidi yang dibangun oleh pengembang itu sendiri. Sehingga hasil yang didapatkan dari kegiatan pemantauan ini tidak hanya menghasilkan output berupa data-data rumah yang tidak dihuni oleh debitur. Hasil dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Divisi Pemantauan dan Evaluasi ini dapat menjamin masyarakat mendapatkan manfaat secara nyata, salah satunya dengan memastikan kualitas rumah subisdi yang diterima oleh masyarakat sesuai dengan standar pemerintah yang sudah ditentukan.

“Peroses Pemantauan lapangan ini kedepannya akan dilakukan secara bertahap, tahap pertama dari aspek kualitas rumah subsidi, dan tahap selanjutnya adalah pemantauan tingkat keterhunian yang dilakukan kepada masyarkat, dengan demikian maka asas berkeadilan baru bisa diterapkan dengan baik. Karena bagaimana mungkin masyarkat dapat menghuni rumah subsidi yang telah dimiliknya, jika kualitas rumah subsidi tersebut tidak layak huni,” ujarnya.

Arief juga berharap untuk meningkatkan output dan outccame dari hasil peroses pemantauan lapangan selanjutnya, PPDPP akan menjadwalkan peroses pemantauan ini berdasarkan triwulan, yaitu triwulan pertama petugas pemantauan lapangan melakukan kunjungan lapangan, selanjutnya triwulan ke dua akan menganalisis hasil pemantauan lapangan, dan triwulan ke tiga akan menindak lanjuti temuan tersebut.

“Adapun target dari peroses pelaksanaan pemantauan lapangan ini selanjutnya adalah PPDPP mampu mereduksi setiap temuan di lapangan pada tahun-tahaun berikutnya,” Ungkap Arief.

Pada akhirnya dengan penerapan metodologi pemantauan lapangan yang tepat ke depannya, Arief meyakini PPDPP mampu melindungi hak-hak konsumen masyarakat sebagai penerima bantuan KPR subsidi dan terwujudnya sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.