TIga Bank Pelaksana Salurkan Dana FLPP di Atas 50% Kuartal I 2020

Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat per tanggal 24 Maret 2020 realisasi Penyaluran FLPP Kuartal I mencapai Rp1,052 triliun untuk 10.436 unit rumah. Sehingga total penyaluran FLPP sejak tahun 2010 hingga per 23 Maret 2020 adalah sebesar Rp45,419 Triliun untuk 666.038 unit rumah.  Progress penyaluran tersebut menunjukkan bahwa proses bisnis penyaluran FLPP tetap berjalan di tengah kebijakan Social Distancing yang diterapkan oleh pemerintah saat ini. Nilai tersebut juga dapat menunjukkan bahwa kebutuhan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) akan hunian dapat terus dipenuhi oleh pemerintah.

Dalam Kuartal pertama di tahun 2020 ini PPDPP mencatat 5 (lima) bank pelaksana yang telah melakukan penyaluran tertinggi sejak Januari hingga 24 Maret 2020 ini, bank pelaksana tersebut antara lain : 1) Bank BTN – 4.420 unit rumah; 2) Bank BNI – 1.925 unit rumah; 3) BPD BJB – 961 unit rumah; 4) Bank Arthagraha – 390 unit rumah; dan 5) BPD Jatim Syariah – 350 unit rumah.

“Jika dilihat dari kuota yang dialokasikan pada tahun 2020, saat ini telah terdapat tiga bank pelaksana dengan penyaluran lebih dari 60%, yaitu: BRI Agro : 133 unit (66,50%) ~ Rp 12.880.837.500 (60,01%); – Bank Jateng : 90 unit (60,00%) ~ Rp 8.759.025.000 (54,41%); dan – Kalsel Syariah : 233 unit (64,72%) ~ Rp 24.208.455.000 (62, 66%).” ujar Arief Sabaruddin, Direktur Utama PPDPP.

Pemerintah melalui PPDPP pada tahun 2020 menetapkan target penyaluran bantuan pembiayaan perumahan FLPP sebesar Rp11 Triliun yang terdiri dari Rp9 Triliun DIPA 2020 dan Rp2 Triliun dari pengembalian pokok. Dalam menyalurkan FLPP, PPDPP bekerjasama dengan 37 bank pelaksana terdiri dari 10 bank nasional dan 27 Bank Pembangunan Daerah (BPD), baik konvensional maupun syariah.

Dengan beragam alternatif bank pelaksana yang tersedia, masyarakat dapat memilih bank sesuai dengan yang diinginkan. PPDPP memproyeksikan anggaran Rp11 Triliun tersebut dapat didistribusikan dengan baik kepada seluruh bank pelaksana penyalur FLPP hingga akhir tahun 2020.

Alokasi penetapan kuota yang ditetapkan kepada tiap bank pelaksana dilakukan secara merata sesuai dengan kapasitas dan proporsi kebutuhan, berdasarkan data yang disajikan pada aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep). Aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep) diluncurkan PPDPP pada akhir Desember 2019 lalu dan mulai diberlakukan pada awal tahun 2020. Berdasarkan data Management Control PPDPP, terdapat peningkatan pengguna Sikasep tiap harinya, hal tersebut menunjukkan bahwa saat ini Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sudah cukup menguasai penggunaan aplikasi tersebut.

Tingginya antusiasme masyarakat terhadap aplikasi SiKasep tercatat pada database PPDPP per 24 Maret 2020 pukul 17.00 WIB, masyarakat yang telah menggunakan aplikasi SiKasep mencapai 118.901 pengguna terdaftar sebagai calon debitur, yang diantaranya sejumlah 42.703 pengguna dinyatakan lolos subsidi checking, sedangkan pengguna yang dalam proses verifikasi bank pelaksana mencapai 36.509 pengguna.

Melalui data tersebut Arief Sabaruddin sampaikan bahwa pemerintah saat ini telah memiliki data realtime terkait dengan sebaran kebutuhan rumah dan sebaran supply ketersediaan perumahan “Perlu kami informasikan juga bahwa keberadaan siKasep dan siKumbang tidak mengubah kebijakan yang ada akan tetapi lebih pada cara dan mengembalikan kepada jalur yang benar sesuai dengan UU PKP no. 1 tahun 2011, termasuk turunannya” ujarnya menambahkan.

Dessy Aryanti, sebagai salah satu dari 14 pengguna aplikasi SiKasep yang pertama kali berhasil memperoleh FLPP mengungkapkan bahwa proses dalam pengajuan permohonan FLPP melalui aplikasi SiKasep terbilang cepat dan mudah. Warga perumahan Sultan Residence, Demak – Jawa Tengah ini resmi menghuni rumah FLPP tersebut dengan menggunakan BPD Jateng Syariah sejak 14 Januari 2020 lalu “Prosesnya cepat, saya dibantu pengembang juga. Setelah diminta kumpulin berkas, mereka bantu masukin data di SiKasep. Dari sistem itu (SiKasep) saya bisa bisa mengetahui beli atau tidak, dan banknya saya pilih sendiri” ujar Dessy mengisahkan pengalamannya.

Sama halnya dengan Dessy, salah seorang warga Semarang bernama Suratnik juga menjadi salah satu dari 14 pengguna aplikasi SiKasep yang melakukan akad pertama kali di tahun 2020. Wanita yang saat ini telah menempati rumah FLPP di Perumahan Permata Karang Duren, Semarang ini mengisahkan kemudahan perolehan rumahnya tersebut melalui aplikasi SiKasep “Saya memilih KPR FLPP karena dibantu pemerintah, saya mengunduh aplikasi SiKasep secara gratis di Playstore. Tinggal masukin semua data dan informasi yang diperlukan, tidak ribet kok” ujar Suratnik. Selang beberapa hari usai pengajuan melalui aplikasi SiKasep, pihaknya kemudian memperoleh panggilan dari bank pelaksana untuk melakukan proses administrasi lebih lanjut untuk akad kredit.

WFH PPDPP diterapkan hingga 2 April 2020

Di tengah pandemi virus Corona Virus Disease (COVID-19) yang melanda di seluruh negara tidak terkecuali di Indonesia, Pemerintah Indonesia saat ini telah memberlakukan kebijakan Social Distancing bagi warganya. Himbauan pembatasan interaksi tersebut juga berlaku pada Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak tanggal 19 Maret 2020 lalu dengan memberlakukan kerja Work From Home (WFH). Kendati menerapkan WFH, PPDPP memastikan layanan tetap berjalan seperti biasanya.

Penerapan WFH hanya bertujuan untuk pembatasan interaksi layanan yang berlaku pada layanan fisik atau tatap muka saja, seperti penerimaan tamu atau kegiatan rapat dan sosialisasi yang mengumpulkan massa. Sedangkan untuk layanan pencairan penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan layanan Hotline maupun SiKasep tetap berjalan normal melalui dukungan teknologi yang dimiliki oleh PPDPP.

Pemberlakukan mekanisme kerja WFH di PPDPP saat ini diperpanjang hingga 2 April 2020 mendatang dengan mempertimbangkan efektivitas, produktivitas dan efisiensi sistem kerja “Yang dibatasi hanyalah interaksi fisik saja, tapi kami pastikan penyaluran FLPP tidak terhambat sama sekali” ujar Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin. Untuk terus mendukung pemahaman masyarakat terhadap aplikasi SiKasep, PPDPP menyediakan sarana informasi Hotline bebas pulsa dengan nomor 0–800–10-77377 yang beroperasi dari pukul 08.00 sampai dengan 22.00.

PPDPP juga menyediakan email di hotline.ppdpp@gmail.com dan media sosial berupa Instagram maupun Facebook sebagai kanal alternatif untuk menerima aduan maupun pertanyaan dari masyarakat. Layanan informasi terkait FLPP ataupun SiKasep juga dapat diperoleh melalui bank pelaksana penyalur FLPP yang telah bekerjasama dengan PPDPP.