Tingkatkan Kinerja Monitoring dan Evaluasi Proses Pemantauan Keterhunian Rumah Subsidi, PPDPP Lakukan Interkoneksi Data dengan PT. PLN (Persero)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), melakukan Rapat Koordinasi Teknis bersama PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) (Persero) yang berlokasi di Hotel Grand Zuri, BSD, Tangerang Selatan, selama 3 hari sejak Kamis (22/4) hingga hari Sabtu pekan ke-3 bulan April 2021.

Hadir langsung sekaligus memberikan sambutan dalam rapat ini   yaitu Direktur Operasi PPDPP, Martanto BJ. didampingi oleh Kepala Divisi Tekonologi Informasi PPDPP, Moch Ihsan dan Plt. Kepala Divisi Pemantauan dan Evaluasi PPDPP, Erwan Adi Wijaya, Adapun sebagai unit kerja antar direktorat terkait turut hadir Kepala Divisi Humas PPDPP, Rozalinda Yahya, dan Kepala Divisi Kerjasama PPDPP, Umi Hardinajati.

Diselenggarakannya rapat koordinasi ini sebagai bentuk tindak lanjut kerjasama antara PT. PLN (Persero) dan Kementerian PUPR melalui PPDPP yang ditandatangani oleh Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin di Gedung Kementerian BUMN pada tanggal 1 April 2021 yang disaksikan secara langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Tohir dan juga Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

Sesuai ketentuan yang berlaku, maka rumah bersubsidi yang telah terjual wajib dihuni oleh penghuninya terkait maksimal satu tahun setelah akad kredit dilakukan, hal ini seperti diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2020, sehingga untuk memastikan ketepatan penyaluran bantuan rumah subsidi ini, maka PPDPP melalui Unit Kerja Direktorat Operasi, Divisi Pemantauan dan Evaluasi melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap ketepatan sasaran pembiayaan perumahan dan kualitas rumah sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional yang telah disepakati antara PPDPP dan PT. PLN dengan nomor 13 tahun 2021, kerjasama antara kedua Lembaga ini meliputi Integrasi Data Penerima dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan dimanfaatkan oleh PPDPP; Integrasi data pembangunan rumah bersubsidi untuk perencanaan sambungan listrik yang dapat dimanfaatkan oleh PT. PLN; pemadanan data ID Pelanggan; Sosialisasi Electrifying Lifestyle dengan penggunaan kompor induksi; dan sosialisasi Renewable Energy Certificate.

Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 21 tahun 2016, pasal 29 disebutkan bahwa salah satu syarat penerbitan sertifikat kelaikan fungsi bangunan (SLF) bangunan dan agar rumah yang dibangun dapat diajukan sebagai kredit pemilikan rumah (KPR) kepada Bank pelaksana, maka rumah yang dibangun oleh Pengembang tersebut harus sudah tersedia utilitas jaringan listrik yang berfungsi. Dengan begitu maka rumah subsidi yang telah terjual dapat dianalisa status keterhuniannya dengan mengevaluasi data penggunaan daya listrik yang dapat dipantau melalui interkoneksi data PPDPP dengan PT. PLN (Persero).

“Dengan status yang disandang PPDPP yaitu sebagai Badan Layanan Umum (BLU), PPDPP hampir sama dengan BUMN yang berorientasi kepada pelayanan untuk masyarakat, jadi dengan sinergi ini, saya berharap PPDPP ataupun PT. PLN dapat meningkatakan kualitas layanan dan kinerjanya. Beberapa manfaat kerjasama yang dapat diperoleh PT. PLN (Persero) dengan adanya interkoneksi data kedua Lembaga ini, yaitu dapat mengetahui project planning (pembangunan rumah subsidi) yang direncanakan oleh pengembang, menentukan proyeksi pengembangan wilayah, mengetahui informasi kebutuhan daya atau travo sehingga stregi bisnis PT. PLN untuk melakukan pengembangan bisnis dapat lebih efektif,” Ujar Toto, biasa Martanto disapa.

Hadir sebagai perwakilan dari PT. PLN (Persero) yaitu, Muhammad Nurul Hadi selaku Manager Customer Service PT. PLN (Persero) dan juga Ari Rahmat Indra sebagai AVP Sistem Teknologi Informasi PT. PLN (Persero).

Adapun sebagai mitra PPDPP yang mengawal sistem keamanan infrastruktur digital yang dibangun oleh PPDPP selama ini, hadir juga dari Lembaga Pemerintah lainnya yaitu dari Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) yang diwakili oleh Kepala Seksi Pengelolaan Sistem Sertifikasi Elektronik, Balai Sertifikasi elektronik (BSrE) yaitu Jonathan Gerhard T.