Tingkatkan Sekuritas, PPDPP Rencanakan ITSA terhadap seluruh Infrastruktur Digital FLPP

Dalam rangka meningkatkan keamanan data dan informasi terhadap transaksi proses bisnis program penyaluran FLPP, melalui Divisi Teknologi Informasi Unit Kerja Direktur Operasi, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) melakukan rapat koordinasi strategi penetration testing bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Hotel Santika, Depok, Kamis (6/8). Rapat koordinasi ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Direktur Operasi PPDPP, Martanto Boedi Joewono yang mewakili Direktur Utama PPDPP didampingi oleh Kepala Divisi Teknologi Informasi, Moch. Ihsan; Fachri, Kepala Divisi Database; serta Luwi Adi, Kepala Divisi Verifikasi dari unit kerja Direktur Layanan.

Rapat ini juga dihadiri seluruh Staf Divisi Teknologi Informasi dan Staf Divisi Database ini mengundang Kasubdit Identifikasi dan Penilaian Risiko Pemerintah Daerah Wilayah 1, Direktorat IKPRP, Deputi 1 BSSN, Eko Yon Handri yang sekaligus menjadi narasumber utama pada kegiatan ini. Dalam sesi diskusi yang berjalan dua arah ini, Yon menyampaikan pentingnya sebuah Lembaga Pemerintah melakukan Information Technology Security Assessment (ITSA) untuk mitigasi resiko atas adanya potensi serangan siber terhadap sistem informasi dan aplikasi yang telah dibangun oleh lembaga tersebut. “Ditengah kemudahan peroses pertukaran data dan informasi yang ditawarkan di era revolusi industri 4.0 sebenarnya terdapat banyak ancaman serangan siber yang berpotensi merugikan sebuah lembaga, oleh karena itu ITSA penting dilakukan untuk menjamin sekuritas sistem informasi dan aplikasi PPDPP,” ujarnya.

Mengenai hal tersebut, Martanto menanggapi positif bahwa PPDPP akan melakukan proses ITSA terhadap infrastruktur digital yang ada secara bertahap dan menyeluruh. “dengan niat baik, kami berupaya melakukan seluruh rekomendasi hasil dari laporan pelaksanaan ITSA , hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang prima terhadap masyarakat dan seluruh stake holder PPDPP,” ucapnya.

Ihsan juga menyebutkan, secara keseluruhan PPDPP memiliki 24 sistem informasi yang berfungsi sebagai infrastruktur digital program penyaluran KPR Subsidi FLPP baik yang berbasis apk ataupun web, untuk meningkatkan sekuritas infrastruktur digital tersebut direncanakan seluruhnya akan dilakukan ITSA secara bertahap. PPDPP sebagai lembaga penyalur KPR bersubsidi dengan skema FLPP yang dikelola berdasarkan Badan Layanan Umum (BLU), hingga saat ini perjalanannya telah mencapai 10 tahun dan semakin gencar dalam upayanya meningkatkan layanan melalui pengembangan teknologi.

Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin dalam kesempatan yang lain mengatakan, apa yang dilakukan PPDPP saat ini dan ke depan adalah untuk membangun layanan pembiayaan perumahan berbasis infrastruktur digital yang lebih baik. BSSN sendiri merupakan instansi pemerintah Republik Indonesia yang bergerak di bidang Keamanan Informasi dan Keamanan Siber. BSSN dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.